Issue | Title | |
Vol 10, No 2 (2024): Juni | Analisis Normatif Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengelola Risiko Investasi Bodong Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan | Abstract PDF |
Husnaini Husnaini | ||
2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 | Kewenangan Penarikan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Asing | Abstract PDF |
Evita Isretno | ||
Vol 8, No 2 (2022): Juni | Penguatan Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyadapan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan | Abstract PDF |
Belmento Belmento | ||
2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 | Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Penyidik Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi | Abstract PDF |
Azis Budianto | ||
2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 | KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA | Abstract PDF |
Derry Angling Kesuma | ||
1 - 5 of 5 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"