Urgensi Contempt Of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Abstract

Abstrak:

Pada tahun 2017 diperkirakan berjumlah lebih dari 15.000 laporan di antara itu terkait dengan
tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di antara putusan TUN menjadi
“macan ompong” karena tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Akibatnya wibawa putusan TUN sering
rendah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa Pelaksanaan Putusan Pera-dilan di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya di peradilan Tata Usaha Negara Pa-lembang adalah
disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1). Yang menjadi eksekutor di dalam permasalahan ini
adalah terletak di tangan tergugat sendiri, dengan kata lain tergugat seharusnya secara legowo
melaksakanan pelaksaan putusan peradilan TUN tersebut. 2). Sebagaimana hasil temuan penulis selama
mengadakan penelitian bahwa yang terjadi adalah bahwa belum ada aturan yang mengatur permasalahan
tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan putusan peradilan TUN dilapangan.
Sehingga dengan kata lain Pihak Peradilan TUN tidak menge-tahui apakah Putusan tersebut telah
dilaksanakan atau tidak, bahkan daeri temuan penulis pelaporan hanya berdasarkan penyampaian tergugat
hanya melalui telepon atau pada saat pihak tergugat me-lengkapi berkas untuk pelaksanaan eksekusi
putusan tersebut. 3). Kemudian permasalahan dwang-som yang hanya Berkisar Rp. 250.000,- sampai dengan
Rp. 5.000.000,- 4). Kurangnya kesadaran pejabat negara sebagai tergugat dalam mematuhi aturan hukum
atau mematuhi putusan hakim agar tercipta keadilan dan keharominisan hukum 5). Tidak adanya lembaga
eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan Berdasarkan uraian
di atas penulis berasumsi bahwa sangat diperlukan penerapan contempt of court karena dari beberapa
fakta sosio-logis dapat diketahui bahwa seringkali terjadi tindakan yang merongrong kewibawaan, kehormatan,
independensi dan martabat lembaga peradilan terutama dalam kesimpulan ini adalah Urgensi Con-tempt of
Court dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci: Urgensi Contempt of Court


Abstract:

In 2017 it is estimated that there are more than 15,000 reports among them related to the non-execution
of the decision of the State Administrative Court (PTUN). Among the TUN rulings became "toothless tiger"
because it was not run by the losers. As a result the authority of the TUN ruling is often low. There are
several factors that cause why the Implementation of Judicial Verdict within the State Administrative Court
especially in Palembang State Administrative Court is caused by several things as follows: 1). The executor
in this matter is located in the hands of the defendant himself, in other words the defendant should
legowoly implement the judicial verdict of the TUN. 2). As the findings of the authors during the
research that happens is that there is no rule that regulates problems about the results of monitoring
and evaluation of the implementation of judicial decisions TUN field. In other words, the TUN Tribunal
does not know whether the Verdict has been executed or not, even the findings of the reporting authors
are only based on the responding of the defendant only by phone or when the defendant completes the file
for the execution of the verdict. 3). Then dwangsom problem that only ranged Rp. 250.000, - up to
Rp. 5,000,000, - 4). Lack of awareness of state officials as defendants in complying with the rule of
law or obeying the judge's decision to create justice and legal nuances 5). The absence of a special
executive or sanction institution that serves to carry out the decision Based on the above description
the authors assume that it is necessary the application of contempt of court because of some sociological
facts can be known that often the action that undermines the dignity, honor, independence and dignity of
the judiciary, especially in this conclusion is the Urgency of Contempt of Court in the State Administrative
Court.





Daftar Pustaka

Fatria Khairo, Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cintya Press, Jakarta, 2016.
Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas dan Contempt of Court, Diadit Media, Jakarta, 2007. Yuslim. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
http://koran-sindo.com/page/news/16/1/3/Problematika_Eksekusi_Putusan_TUN.