PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERAMPOKAN DENGAN MODUS KENCAN SESAMA JENIS DI KOTA PALEMBANG

Marini Yulianti, Saipuddin Zahri, KN Sofyan Hasan

Abstract


Abstrak
Tindakan perampokan merupakan tindakan yang mengandung unsur menggunakan kekerasan yang saat ini semakin merajalela. Penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap kejahatan perampokan dengan modus kencan sesama jenis di kota Palembang telah ditegakan melalui penal yaitu penjatuhan sanksi pidana penjara bagi para pelaku masing-masing pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan yang sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primer yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana. Kendala faktor hukumnya sendiri yaitu dimana tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang ini sendiri, belum adanya peraturan-peraturan yang begitu perlu untuk menerapkan undang-undang. Faktor penegak hukum. Faktor sarana penunjang penegakan hukum yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, banyaknya perkara, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim, sehingga menambah sulitnya penegakan hukum dan juga banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya mempunyai waktu yang sangat terbatas. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan Perampokan

Abstrak
The act of robbery is an act that contains elements of using violence which is currently increasingly rampant. Law enforcement against the crime of robbery with same-sex dating mode. The research method used is an empirical juridical research method. Law enforcement against the crime of robbery with the same-sex dating mode in the city of Palembang has been upheld through a penalty, namely the imposition of imprisonment for the perpetrators, each imprisonment of 1 (one) year 6 (six) months reduced during detention in full with the order of the defendant to remain in custody. detainees in accordance with the material criminal provisions that apply and the conditions for the conviction of the accused, this is based on the examination and the facts revealed at the trial, where the evidence submitted by the Public Prosecutor, namely the statements of witnesses and evidence, is consistent with the statements of the defendant who admits what he has done. So that the panel of judges stated that the defendant's actions had fulfilled the elements of the crime charged by the public prosecutor, namely the primary charge,
namely Article 365 paragraph (2) 1st, 2nd, 3rd of the Criminal Code. The obstacle to the legal factor itself is that the principles of the law itself are not applied, there are no regulations that are so necessary to implement the law. Law enforcement factor. Factors supporting law enforcement facilities, namely the lack of available facilities and infrastructure, the number of cases, incomplete files, the complexity of cases, the lack of communication between court institutions, the lack of facilities or facilities and the side duties of judges, thereby increasing the difficulty of law enforcement and also the number of cases that must be resolved, while the time to try it has a very limited time. Lack of public legal awareness and community participation in law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Robbery Crime

Keywords


Law Enforcement; Robbery Crime

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.

Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta–Bandung, 2018.

Dokumentasi Pengadilan Negeri Palembang, 2023

Yesmil Anwar, 219, Saat Menuai Kejahatan, Reflika Aditama, Bandung, 2019.

Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta–Bandung, 2018.

SR. Sianturi Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid I, Alumni, Bandung, 1986.

H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Jilid, 2017.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2015.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana), PT Raja Grafika Persada, Jakarta, 2017.

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Andriansyah, “Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak ( Stricht Libiality) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, Januari, Tahun 2016

Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, “Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Libiality) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum, Nomor 2, Januari 2016




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v9i2.805

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Marini Yulianti, Saipuddin Zahri, KN Sofyan Hasan

Creative Commons License
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867 | P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan


Lexlibrum has been indexed by:

            

Tools: