PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Kurniati Kurniati

Abstract


Abstrak
Dalam penelitian ini membahas dan melakukan penelitian mengenai Pembagian Harta bersama, yakni mengenai bagaimana pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan dalam keputusan mengenai harta bersama oleh pengadilan. Karena baik di lingkungan masyarakat yang penulis lihat banyak telah terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perceraian yang selanjutnya menyangkut pada pembagian harta bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa, mengenai harta bersama Pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah penyempurnaan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah, namun dalam pelaksanaan didalam menjalani pernikahan tentunya tidak akan semudah dalam pengucapan ijab Kabul. Ketika terjadinya suatu perkawinan maka selanjutnya akan dibahas mengenai harta bersama, yakni harta yang diperoleh selama terjadinya pernikahan karena ketika terjadinya perceraian permasalahan yang dihadapi pihak yang bersengketa mengenai perkara perceraian sering terjadi masalah soal pembagian harta bersama tersebut. Maka dari itu penulis akan membahas dan melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan ini.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian

Abstract
This paper discusses and conducts research on the distribution of joint assets, namely how the distribution of joint assets after a divorce occurs and forms of legal protection for parties who feel disadvantaged in decisions regarding joint assets by the court. Because both in the community that the author sees, there have been many problems related to divorce, which in turn involve the distribution of joint property by the disputing parties, regarding joint property Marriage is one way to perfect religion. By getting married, half the religion has been fulfilled. So one of the goals of marriage is the perfection of religion that has not been fulfilled so that a Muslim becomes stronger in worship, but in carrying out marriage, of course it will not be as easy as pronouncing the Kabul consent. When a marriage occurs, it will then be discussed about joint assets, namely assets obtained during the marriage because when a divorce occurs, the problems faced by the disputing parties regarding divorce cases often occur regarding the distribution of the joint property. Therefore, the author will discuss and conduct research as outlined in this paper.

Keywords


Shared Property; Marriage; Divorce

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Manan, M Fauzan, 2000, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Damanhuri. 2012, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Jakarta.

-------------------------, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung

Khoirul Abror. 2020. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Ladang Kata, Yogyakarta.

M. Hanifah, 2019, Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Soumatera Law Rev., Vol, 2, No. 2.

M. Idris Ramulyo, 2000, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman Prodjhamidjhojo. 2011, Hukum Perkawinan Indonesia, Karya Gemilang, Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1990, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.

Ridwan, Muhammad Saleh. 2014. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Alauddin University Press.

Sayuti Thalib, 1974, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.

Soermiyati, 1999, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017, Hukum Perkawinan Islam.

Gama Media, Yogyakarta.

Jurnal:

B. Nagara, 2016, Pembagian Harta Gono-gini atau Harta Bersama setelah Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” Lex Crim., Vol. 5. No. 7

Darmabrata dan Surini, (2016: 96) Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410- 5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017: 445 - 461

E.C. Singal, 2017, Pembagian Harta Gono-gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” Lex Cime., Vol. 6, No. 5

Fendra Yuli Hardianto. Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 062/Pdt.G/2009/PA Rengat).JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015, Riau

M. Hanifah, 2019, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Rev., Vol. 2, No. 2, pp-297-308

M. T. Pradoto, 2017, Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” J. Jurisprud., Vol. 4, No. 2, pp. 85–91,

Ridwan, Muhammad Saleh (2014) Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional, Alaudin University Press

Peraturan Perundang-undangan:.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 3 Tentang Perkawinan dan Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.705

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Kurniati Kurniati

Creative Commons License
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867 | P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan


Lexlibrum has been indexed by:

            

Tools: