PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM TATA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA

Evi Oktarina

Abstract


Abstrak
Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Mengingat adanya interrelasi antara Hukum Tata Negara dan perubahan-perubahan sosial, maka nyatalah bahwa yang penting dalam Hukum Tata Negara bukanlah sekedar mempelajari Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan saja, tapi tekanan hendaklah lebih diberikan kepada proses terjadinya Undang-Undang. Dalam konteks ini diperlukan kesadaran dan pembaharuan cara berpikir di bidang Hukum Tata Negara.Hukum Tata Negara tidak saja memperhatikan sudut pandang formal, tapi juga sudut fungsional, sehingga akan selalu bersifat dinamis. Sehingga dalam pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam membuat suatu produk hukum. Dimana rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat selalu terakomodir dalam setiap hukum yang diciptakan.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Politik Hukum


Abstract
Legal politics is used as a basic guideline in the process of determining values, establishing, establishing and developing national law in Indonesia. Given the interrelationship between constitutional law and social changes, it is clear that what is important in constitutional law is not just studying the constitution and laws and regulations, but more emphasis should be placed on the process of enacting laws. In this context, awareness and renewal of ways of thinking in the field of Constitutional Law are needed. Constitutional Law does not only pay attention to the formal point of view, but also the functional point of view, so that it will always be dynamic. So that in forming laws and regulations, they should stick to the goals of the state to be achieved in making a legal product. Where a sense of justice, usefulness and legal certainty for the community is always accommodated in every law that is created.

Keywords


Legal Reform; Legal Politics

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adi Sumardiman, dkk., 1982, Wawasan Nusantara, Kerjasama Yayasan Harapan Nusantara dan Surya Indah, Jakarta.

Dhanang Alim Maksum, 2015, Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia, artikel dalam Lex Crimen, Vol. IV, No. 1.

Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, 2008, Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya.

Frans Hendra Winarta, 2014, Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode 2014-2019, bahan dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh SPHN, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta.

------------------------, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascareformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Maswardi Rauf, 2003, Perkembangan Undang-Undang Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945, makalah pembanding tulisan Makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., berjudul “Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945” yang disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Muh. Risnain, 2014, Kesinambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi, artikel dalam Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3, No. 3.

Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2008, “Eksistensi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, dalam Departemen Hukum Tata Negara, Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Departemen Hukum Tata Negara FH Hukum Unair, Surabaya.

Saldi Isra, 2004, Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di tengah Supremasi DPR, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1.

Shanti Dwi Kartika, 2016, Pembentukan Kebijakan Reformasi Hukum, artikel dalam Majalah Info Singkat Hukum Vol. VIII, No. 19/I/P3DI/Oktober/2016.

Teuku Mohammad Radhie, 1995, Permasalahan Hukum Nasional (GBHN) sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung.

Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Internet:

http://www.hukumsumberhukum.com/2014/09/pengertian-politik-hukum-nasional-dan-tujuannya.html diakses tanggal 30 September 2021

http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-republik-indonesia/, diakses tanggal 29 September 2021




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v8i2.656

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Evi Oktarina

Creative Commons License
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867 | P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan


Lexlibrum has been indexed by:

             

Tools: