DISPARITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENGADILAN

Muhammad Nur Amin

Abstract


Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, dari beberapa kasus yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi dari Aceh sampai Jayapura, terdapat disparitas pemidanaan yang berbeda untuk tindak pidana korupsi yang sama meskipun peristiwa hukumnya tidak sama. Metode analisis yang digunakan yaitu metode penelitian doctrinal yang bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin dalam hukum positif yang berlaku. Hasil penelitain menunjukkan bahwa penyebab terjadinya disparitas pemidanaan perkara korupsi karena nilai kerugian keuangan negara yang berbeda dari perkara satu dengan perkara lainnya, pemaknaan aturan hukum, pengaruh kekuasaan, pengaruh publik, dan pengaruh pihak yang berkepentingan. Untuk meminimalisir disparitas pemidanaan perkara korupsi Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hadirnya PERMA tersebut menjadi pedoman bagi wakil Tuhan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi pada praktik pengadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Pemidanaan, Praktik Pengadilan.


Abstract
This study aims to determine the factors causing the disparity of punishment in corruption cases, from several cases that have been handed down by the corruption court from Aceh to Jayapura, there are different sentencing disparities for the same corruption crime even though the legal events are not the same. The analytical method used is the doctrinal research method which aims to find principles or doctrines in the applicable positive law. The results of the study indicate that the cause of the disparity in the punishment of corruption cases is the value of state financial losses that differ from case to case, the meaning of the rule of law, the influence of power, the influence of the public, and the influence of interested parties. In order to minimize the disparity in sentencing, the Supreme Court has issued PERMA Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. court.

Keywords


Corruption Crimes; Criminal Disparities; Court Practices

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2007.

J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.

Mahrus Ali, Asas, Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013.

Muhammad Nur Amin, Hukum Pidana Di Indonesia Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa, Nusa Litera Inspirasi, Jawa Barat, 2017.

Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.

M. Syamsudin, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.

Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksabang Mediatama, Surabaya, 2008.

Servas Pandur, Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum Dan Keadilan, PT. Laras Indra Semesta, Jakarta, 2011.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Yusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2005.




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v9i1.635

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 M. Nur Amin

Creative Commons License
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867 | P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan


Lexlibrum has been indexed by:

             

Tools: