TELAAH NORMA TERHADAP DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN SI ANAK

Derry Angling Kesuma, Rianda Riviyusnita

Abstract


Abstrak

Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai antisipasi dan standarisasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih merperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga produk yang dihasilkan nanti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akademik. Dan yang terpenting dari penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama ialah berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak (for the best interest of the child). Karenanya anggapan bahwa pengadilan agama senantiasa mempermudah bahkan melegalkan pernikahan dini merupakan anggapan yang sangat keliru. Sebagai kewenangan Pengadilan Agama, perkara dispensasi kawin sangat dilematis dan debatable karena secara simultan perkara tersebut bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya pencegahan pernikahan anak adalah mempersempit ruang gerak pengajuan perkara pernikahan anak, memeriksa perkara secara lebih cermat dengan menambah beban pembuktian, serta komitmen para pihak merespon akibat negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan anak.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Antisipasi, Standarisasi


Abstract
The determination of the marriage dispensation issued by the religious court is based on the best interests of the child. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community.religious courts always make it easier and even legalize early marriage is a very wrong assumption. As the authority of the Religious Court, the marriage dispensation case is very dilemmatic and debatable because simultaneously the case is biased in values, between the benefit, the mudharatan, and the behavior of the community.One of the fundamental aspects of the reflection of religious court decisions that prioritize efforts to prevent child marriage is to narrow the scope for filing child marriage cases, examine cases more carefully by increasing the burden of proof, and the commitment of the parties to respond to the negative consequences caused in child marriage.

Keywords


Marriage Dispensation; Anticipation; Standardization

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Ali Imron. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur.” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 13, no. 2, 2013.

Amran Suadi. “The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage.” Jurnal Hukum dan Peradilan 9, no. 1 (n.d.): 116–131. Beni Ahmad Saebani. Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif FiqhMunakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008.

Eoh O.S. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Johnny Ibrahim. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2013. Mufidah. Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga. Malang: UIN MalikiPress, 2010.

Mughniatul Ilma. “Regulasi Dispensasi Dalampenguatan Aturan Batas Usia KawinBagi Anakpasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020).

Ramadhita. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 6, no. 1 (2014).

———. “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 6, no. 1 (June 2014).

Soejono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Sonny Dewi Judiasih. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” ACTA JURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2 (2020): 203–222.

Sri Rahmawaty Yunus. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasusdi Pengadilan Agama Limboto.” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner 3, no. 2 (2018).

Tim Penyusun. Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Republik Indonesia Tahun 2017 Sampai 2020 Tentang Dispenisasi Nikah. Laporan Tahunan. Jakarta: Ditjen Badilag MA Republik Indonesia, n.d.

———. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. Child Marriage Report. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2020.

———. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bapenas, 2020.

Tim Penyususunan dan Pengembangan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

“AIPJ2 | Australia Indonesia Partnership for Justice.” Accessed November 7, 2021. https://aipj.or.id/pages/publication/ analisis-putusan-dispensasi-kawin-di- indonesia.

“Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan Anak Menikah Sepanjang 2018.” Accessed November 7, 2021. https://news.detik. com/berita/d-4496033/pengadilan- agama-izinkan-13-ribuan-anak-menikah- sepanjang-2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.633

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Derry Angling Kesuma

Creative Commons License
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867 | P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan


Lexlibrum has been indexed by:

                       

Tools: