KONSEP KECELAKAAN KERJA PADA PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERKAIT KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SISTEM WORK FROM HOME

Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas

Abstract


Abstrak
Tulisan ini mencoba membahas tentang konsep Kecelakaan Kerja pada penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Ide dasar tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pemberlakuan sistem kerja Work from Home (WFH) yang digagas oleh Pemerintah dengan tujuan utama untuk meminimalisir penyebaran Virus Covid-19. Dengan batasan pembahasan pada permasalahan apakah ‘rumah’ dapat dikategorikan sebagai ‘tempat kerja’ dan atau ‘lingkungan kerja’ sebagaimana unsur utama untuk dapat diberikannya manfaat (JKK) kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta teknik analisis gramatikal dan sistematis, ditemukan jawaban bahwa ‘rumah’ dapat dikategorikan sebagai ‘tempat kerja’ dan atau ‘lingkungan kerja’, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan tempat kerja menurut UU Keselamatan Kerja. Oleh karena itu, pekerja yang bekerja dengan menggunakan sistem WfH sebagaimana ‘perintah’ pemberi kerja berhak atas JKK apabila mengalami kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Konsep, Kecelakaan Kerja, JKK, Work from Home


Abstract
This paper tries to discuss the concept of work accidents in the implementation of Work Accident Benefits (JKK). The basic idea of this paper is motivated by the policy of implementing the Work from Home (WFH) work system which was initiated by the Government with the main objective of minimizing the spread of the Covid-19 Virus. The discussion limitation on the issue of whether a 'home' can be categorized as a 'workplace' and/or 'work environment' as the main element in which JKK benefits can be given to workers who have a work accident. By using a statutory approach and a conceptual approach as well as a grammatical and systematic analysis technique, the answer was found that 'home' can be categorized as 'workplace' and/or 'work environment', as stated in the workplace provisions according to the Work Safety Law. Therefore, workers who work using the WfH system as 'ordered' by the employer are entitled to JKK if they have a work accident.

Keywords


Konsep; Kecelakaan Kerja; JKK; Work from Home

Full Text:

PDF

References


Buku

Wijayanti A, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Sinar Grafika, 2009)

Shidarta AB (tjm), Refleksi tentang Hukum; Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum (Citra Aditya Bakti, 2015)

Rasjidi L dan Putra IBW, Hukum sebagai Suatu Sistem (PT. Fikahati Aneska 2012)

Mukthie Fajar, Teori-teori Hukum Kontemporer (Ed Revisi, Cet 2, Setara Pers 2014)

Rahardjo S, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2000)

Pujileksono S, Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial; Perspektif Pemenuhan Keadian dan Kesejahteraan Sosial (Ed Revisi, Cet 1, Setara Pers 2020)

Suryandono W, ‘Pengupahan dan Jaminan Sosial’ dalam Aloysius Uwiyono (ed), Asas-asas Hukum Perburuhan (RajaGrafindo Persada 2014)

Jurnal

Amelita, Ridho, ‘Faktor-faktor yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja pada Pekerja bagian Pengelasan di PT Johan Santosa’ (2019) 3 (1) Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat.

Ekasari, Lilian Enggal, ‘Analisis Faktor yang Memengaruhi Kecelakaan Kerja pada Pengoperasian Container Crane di PT X Surabaya Tahun 2013-2015’ (2017) 6 (1) The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health.

Mungkasa O, ‘Bekerja dari Rumah [Working from Home/WfH]: Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid 19’, (2020) 4 (2) The Indonesian Journal of Development Planning

Syafiq, Umar dan Perdhana, Mirwan Surya, ‘Kecelakaan Kerja pada Perusahaan Konstruksi: Sebuah Telaah Literatur’ (2018) 7 (2) Diponegoro Journal of Management.

Website

Gilar Ramdhani, ‘BPJamsostek Jamin Pekerja Work from Home Imbas Pandemik Covid-19’ (liputan6, 18 Maret 2020) accessed 19 Maret 2020

Soraya Novika, ‘Kerja dari Rumah Karyawan Tetap Dapat Jamian Kecelakaan Kerja’ (finance.detik.com, 18 Maret 2020) accessed 20 Maret 2020

Johan Imanuel, ‘Merumuskan Definisi WfH dalam UU Tenaga Kerja’, (detiknews, 14 September 2020) accesed 14 September 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 33 tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung dengan Hubungan Kerja

Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan

Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden No 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 26 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 [COVID 19] dan Protokol Pencegahan Penularan Penularan Covid 19 di Perusahaan

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja karena Corona Virus Disease 2019 [COVID 19]

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 34 tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkunan Instansi Pemerintah




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v9i2.388

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 ratih dheviana puru hitaningtyas

Creative Commons License
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867 | P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan


Lexlibrum has been indexed by:

            

Tools: