PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI BERDASARKAN UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Sabungan Sibarani, Faisal Santiago

Abstract


Abstrak

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi.Dengan lahirnya Perma 13/2016 korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus atau organ korporasi. Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.

Keywords


Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Korupsi

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.

Andi Hamzah, Kejahatan dibidang Ekonomi dan Cara Penanggulangannya,Makalah, Jakarta, 1994.

_______, Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, makalah yang disampaikan dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedur dalam Penyelesaian Lingkungan Hidup, Jakarta, Kantor Menteri Negara KLH, 1989.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998.

_______, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 1987.

David J. Bederman, Globalization and internasional Law, New York, Palgrave Macmilan,2008.

Dwija Priyatno, “Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Era Globalisasi”, dalam Karya Vira jati No. 90, Tahun 1995, Seskoad, Bandung, 1995.

Emerson Yuntho, Menjerat Korupsi Korporasi, Jakarta,Harian Kompas, Edisi 3 Maret, 2017.

Faisal Santiago, Pengantar Ilmu Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

I.S. Susanto, Kriminologi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995.

Muhammad Indra Kusumayudha, “Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi: analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016”,www.hukumpedia.com, diakses pada 28 Maret 2018.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center, 2002.

Otje Salman dan Anthon F Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), Bandung, Refika Aditama, 2013.

Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung, 1991.

Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia : dasar dasarnya, Jakarta, Galia Indonesia, 1983.




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v7i2.233

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Sabungan Sibarani, Faisal Santiago

Creative Commons License
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867 | P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan


Lexlibrum has been indexed by:

                       

Tools: