Upaya Korban Kejahatan Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Azwar Agus

Abstract


As citizens, humans are positioned as citizens to be protected by the law; in other words, the law functions as a tool to guarantee equal rights for every citizen, without distinction. The right to education and economic rights guaranteed by the constitution for every citizen, as well as legal aid, are an effort to assist the underprivileged in the legal field. However, legal aid currently focuses more on the perpetrators than on the crime itself. Progressive law liberates the way of thinking and acting about the law, allowing the law to flow naturally to fulfil its duty to serve humanity. With that thought, humans and humanity as the centre of the times and the legal duty to realize it, thus every individual in law enforcement becomes the focal point. Constitutionally, the state is responsible for protecting human rights and providing equal standing before the law. The Code of Criminal Procedure regulates the criminal justice system. In Indonesian positive law, the regulation of the rights of crime victims is governed by several specific laws, but there is no overarching legal framework that causes crime victims to be inadequately protected. The impact of crime on victims is profound and extensive, both physically and mentally, and their recovery can take a long time. This is not balanced with the rights of the suspect or defendant, which are detailed in the Criminal Procedure Code (KUHAP); therefore, in law enforcement, not only is legal assistance provided to the suspect or defendant, but also the victim

Keywords


Victim; Progressive Law; Legal Aid; Justice

Full Text:

PDF

References


--------------. 2009. Membangun dan Merombak Hukum Indonesia - Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin. Yogjakarta: Genta Publishing.

Andi Hamzah. 2004. Perumusan dan Penerapan Ajaran Melawan Hukum Material Dalam Tindak Pidana Korupsi, Makalah Seminar Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Kejaksaan Agung RI, 6-7 Mei.

Arif Gosita. 2004. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Bambang Purnomo. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogjakarta: Liberty.

Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi-Perlindungan Saksi & Korban, Ctk. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

E. Fernando M. Manulang. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan-Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Kompas.

Frans Hendra Winata. 2009. Pro Bono Publico. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ctk. Ketiga, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

International Convenant on Civil and Political Rights;

Khudizifah Dimyati. 2005. Teoritisasi Hukum - Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945 - 1990, Ctk. Keempat. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

M. Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan. edisi Kedua, Ctk. Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Miriam Budiarjo. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Muladi dan Barda Nawawi A. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Ctk. Pertama. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Norbertus Jegalus. 2011. Hukum Kata Kerja - Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Obor. April.

Satjipto Rahardjo. 2007. Biarkan Hukum Mengalir. Jakarta: Kompas.

Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Suteki. 2011. Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik. Jakarta: Estitema Institute.

Undang Undang Dasar Negara RI 1945 beserta Amandemennya;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Universal Declaration of Human Rights

W. Friedmann. 1990. Teori dan Filsafat Hukum - Telaah Kritis Atas Teori-Teori hukum. Ctk. Pertama. Jakarta: Rajawali.




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v11i1.1046

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024

Creative Commons License
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867 | P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan


Lexlibrum has been indexed by:

            

View full indexing services

Tools: