Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice

Ronny F Sompie

Abstract


Tuntutan masyarakat agar penyidik Polri memahami kewenangannya melakukan tindakan terhadap
pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan berdasarkan prinsip demi mewujudkan keadilan (Pro
Justitisia), hal ini merupakan wujud rangkaian tindakan hukum dalam sistem peradilan pidana
(criminal justice system). Penyidik Polri sebagai penegak hukum agar tidak terjadi keraguan dalam
mengambil tindakan diberi kewenangan yang bersifat personal, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 Ayat (1) butir j dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara yang diatur dalam Pasal i6 ayat (1) butir 1 dan Pasal 18, "dapat
mengambil tindakan lain", dengan "syarat-syarat tertentu", yang disebut dengan diskresi Folri.
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya saat ini, dengan berkembangnya lingkungan
strategis tuntutan masyarakat mewujudkan restorotive justice sebagai suatu solusi memenuhi rasa
keadilan masyarakat, penyidik Polri harus realistis mengkaitkan tindakan diskresi dengan
restorative justice. Secara konseptual Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan dalam
upaya penyelesaian perkara pidana, yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku,
korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. PBB melalui basic principles
menilai bahwa pendekatan restorative justice merupakan pendekatan yang dapat dipakai dalam
sistem peradilan pidana yang rasional. Di Indonesia penyidik Polri terkait pola restorative justice
hanya melaksanakan kewenangannya terkait tindak pidana Anak berdasarkan Undang-undang No. 3
Tahun L997 tentang Peradilan Anak. Dilain pihak, tindak pidana yang bersifat umum dimungkinkan
penyelesaian secara restoratif. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus di Mesuji
dan kasus Makam Mbah Priok, Tanjung Priok, Jakarta utara, berupa penelitian yang bersifat
deskriptif analitis. Berkaitan dengan pemecahan masalah, penelitian dilakukan melalui dua
metode pendekatan, yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis sasiologis. Masalah dalam
penelitian ini, (a) Bagaimanakah konsep diskresi Polri terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan
restorative justice ? (b) Mengapa perlu diskresi Polri terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan
restorative justice ? (c) Bagaimanakah strategi diskresi Polri terhadap pelaku tindak pidana
berdasarkan restorative justice?. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa (a) Konsep
diskresi Poiri terhadap tindak pidana berdasarkan restorative justice diantaranya dengan melakukan
perubahan paradigma reformasi Polri serta konsep diskresi polri yang demokratis. (b) Perlunya
diskresi Polri terhadap tindak pidana berdasarkan restorative justice dikarenakan tidak ada dasar
hukum perundang-undangan yang melegitimasi tindakan hukum diskresi melaiui pendekatan
restorative justice, meskipun memberikan kemanfaatan bagi keadilan masyarakat, diantaranya
dengan penanganan konflik kejahatan, pencapaian tujuan restoratif, pengembangan moral dan
kekuatan masyarakat serta adanya peran masyarakat. (c) Untuk mencapai pemolisian yang efektif
dan fungsional dalam masyarakat, maka dilakukan strategi diskresi Polri dengan menggunakan
prinsip pemulihan dan bukan penghukuman. Strategi dengan menggunakan prinsip mendahulukan
pemulihan dan penjatuhan sanksi bersifat memulihkan dan menjauhi sanksi pemenjaraan. Untuk hal
tersebut, guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan diksresi Polri berdasarkan restorative justice
perlu upaya pengawasan maksimal dalam penerapkannya.

Kata Kunci: Restorative Justice


Abstract:

Public demands that police investigators understand the authority in taking action against
perpetrators of criminal acts in the process of investigation based on the principle of justice (Pro
Justitisia), this is a form of a series of legal proceedings in the criminal justice system. Police
investigators, to take action are given the authority that are personal, based on Law No. 8 of 1981
on Criminal Procedure Code Article 7 Paragraph (l) point j and Law No. 2 of 2002 on State Police
set out in Article 16 paragraph (I) point I and Article 18, that authorizes "may take other action",
with "certain conditions", which referred to the discretion of the police. The related authority with
public demand embodying development of strategic environment restorative iustice, as a solution to
meet the needs of the community's sense of justice, Police investigators need to be realistic to link
the act of discretion with restorative justice. Conceptually Restorative Justice is a model of
approach in solving criminal cases, which focuses on the direct participation of the offender, victim
and community, in a criminal case settlement process. UN referred to basic principles that have
been outlined in it is considered that the approach of restorative justice is an approach that can be
used in a rational criminal justice system. In Indonesia Police investigators linked pattern of
restorative justice only exercise its powers related criminal offense Children under Law No. 3 Year
1997 on Juvenile Justice. On the other hand, the criminal act of a general nature made possible the
completion of the restoration. The method research, This research is a case study in Mesuji and
Mbah Priok case, Tanjung Priok, North Jakarta. It was a descriptive analytical study. Associated
with problem solving, the research carried out by two methods approaches, namely normative
juridical and sociological juridical. The Problem in this research (a) How does the concept of
police discretion against criminals based restorative justice? (b) Why showld need the discretion of
the police against criminals based restorative justice? (c) How police discretion strategy against
criminals based restorative justice?. Outcomes research this ls can was found that (a)
Troubleshooting this dissertation, it was concluded that the concept of police discretion of the
offinses based restorative justice paradigm include making changes to police reform and
democratic policing concepts discretion. (b) The need of police discretion of the offenses based
restorative justice because there is no legal basis for legislation that legitimize discretionary legal
action through the restoration of justice approach, although providing benefits to society of justice,
including the handling of conflicts of crime, restorative goal achievement, and moral development
of the community and strength the role of community. (c) To achieve an effective and functional
policing in the community, then the strategy carried police discretion by using the principle of
restoration but not condemnation. Strategy by using the principle of putting the recovery and the
imposition of sanctions is to recover and avoid imprisonment sanctions. For this, in order to
prevent the occurrence of irregularities in the implementation of restorative justice based diksresi
police need maximum control efforts in implement it.


Daftar Pustaka

Adrianus Meliala, (2004), Tetap Menyalakan Semangat Reformasi Polri Kemitraan Patnership, Jakarta:
Intermasa.
Adrianus Meliala, (2005), Paradigma Polri: Dari Abdi Kekuasan Menjadi Abdi Rakyat, Kemitraan
Partnership, Jakarta.
Artidjo Alkostar (2003), Membangun Kultur Polri yang Berorientasi Madani, Yogyakarta: Gama
UP.
Bannenberg, B., (2000), Victim-offender mediation in Germany. In Victim-Offender Mediation in
Europe (The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, ed,
Belgium Leuven University Press, hal. 258 dalam: David Miers.
Bryan A. Garner, (1958) Lubbock (Kamus Hukum), Texas: U.S. Lawyer Lexico grapher,
Chris Cunneen & Carolyn Hoyle, (2010), Debating Restorative Justice, Oxford-Portland Oregon:
Hard Publishing.
Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, (2013) Diskresi Hakim; sebuah Instrumen
Menegakkan Keadilan Substantif'dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung: Alfabeta.
David L. Carter, (1999), Dimensi Teoritis dalam Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas Polisi,
Jakarta: Citra Manunggal.
Denu Yudho Hartoko, (2006), Kebijakan Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Pamator Press.
DPM Sitompul Irjend Pol. (2004), Beberapa Tugas dan Wewenang Polri, Jakarta: Divisi Pembinaan
Hukum Polri.
Eryanto Wahid, (2009) Keadilan Restorative dan Peradilon Konvensional dalam Hukum Pidana, Jakarta:
Universitas Trisakti.
Gordon Van Kessel, (1992), Adversary Excess In The American Criminal Trial, Notre Dame Law,
Review, sebagaimana dikutip oleh Luhut M P Pangaribuan dalam Lay Judges dan Hakim Ad
Hoc, suatu studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta : FH Pascasarjana
IU dan Papas Sinar Minanti.
G.J.M. Cortens, (2009), sebagaimana dikutip oleh Luhut M P Pangaribuan dalam Lay Judges dan
Hakim Ad Hoc, suatu studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta :
FH Pascasarjana UI dan Papas Sinar Minanti.
indriyanto Seno Adji (2005), Arah Sistem Peradilan Pidana,Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan
Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
John Braithwaite, (2002), Restorative Justice and Responsive Regulation, New York : Oxford University
Press, Oxford.
Khairul Saleh Amin, (2010), Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Pamator
Press.
Lukman Harun (2007), Hukum dan Keadilan (Dalam Perspektif Sosiologis), Jakarta: Pamator Press.
Mardjono Reksodiputro, (1993), "sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan
Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:
FH.UI.
Mardjono Reksodiputro, (1994), Sistem Peradilan Pidana Indanesia (Peranan Penegakan Hukum Melawan
Kejahatan), dalam Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (buku III), Jakarta:
Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni.
Muladi, (1995) Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: FH Universitas Diponegoro.
_, (2009) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakafta: Media
Press.
Mohammad Muchlis (2010), Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum, Surabaya: Dharmawangsa
Press.
Rachmanto Ilyas, (2006), Kebijakan Publik (Dalam Perspektif Penegakan Hukum), Bandung:
Alumni.
Rudi Faridarta, (2001), Mencari Jejak Keadilan. Yogyakarta: Kanisius.
Satjipto Rahardjo,(2010) Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-
Pengalaman di Indonesia, Bandung, Alumni.
Thomas Aaron, (1960) The Control of Police Discretions, Springfield: Charles D. Thomas.
W.J. S. Poerwardarminta, (2007), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Zainuddin Ali, (2009), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
Perundang-Undangan:
KUHP.
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4168).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Makalah, Jurnal & Seminar:
Apong Herlina, (2004), Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. III September
2004.
Bagir Manan, (2006) Hakim dan Pemidsnaan, Varia Pengadilan, Majalah, No, 249 Agustus 2006,
hal.5-23: Melani, Restorative Justice, Kurangi Beban LP, Kompas, Senin, 23 Januari 2006.
Mardjono Reksodiputro dengan judul "Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri", dalam rangka
sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas lndonesia, 2006. (KIK-UI).
_, (2004), "Hukum Progresif (penjelajahan Suatu Gagasan)", Makalah disampaikan pada
acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September
2004.
Zudan Arief Fakhrullah, (2011), Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah, kuliah S3 Hukum
Universitas Borobudur, 20 Oktober 2011

Keywords


Restorative Justice

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LEX LIBRUM : Jurnal Ilmu Hukum