Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Fatria Khairo

Abstract


Kompetensi Absolute dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili
dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang
atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya
suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya
suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu
peraturan perundang-undangan sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Model ideal konsep pembatasan ruang lingkup kompetensi
Absolut PTUN di masa yang akan datang adalah dengan langsung melakukan Pembatasan Kompetensi
Absolut TUN secara langsung yaitu pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN
untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Peradilan TUN, Pejabat TUN



Abstract:

Absolute Competence of the state administrative court is to examine, adjudicate and adjudicate
disputes arising in the field of state administration between a person or a civil legal entity with a
state administrative body or officer resulting from the issuance of a state administrative decision
including a civil service dispute and a non- Which is requested by a person until the time limit
specified in a legislation whereas it has been the obligation of the agency or the State
Administrative Officer concerned. The ideal model of the concept of limiting the scope of absolute
competence of the State Administrative Court in the future is by directly restricting the Absolute
competence of TUN directly, ie, a limit which is not possible for the Administrative Court to
examine and decide upon the dispute.



Daftar Pustaka

Philipus M. Hadjon, Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang Rawan Gugatan. Makalah
Temu Ilmiah HUT PERATUN XII, Medan, 2004.
Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetak Kedua,
Jakarta,2005.
Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998
S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Libertty, Yogyakarta, 2003.
Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers,
Jakarta,2001.
Yudi Martono Wahyudi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di
Indonesia, artikel website PTUN Jakarta.

Keywords


Absolute Competence, Administrative Court, Administrative Official

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

Lexlibrum has been indexed by:

 Tools

Grammarly Mendeley Turnitin