Reformulasi Penerapan Electoral Threshold dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia

Firman Freaddy Busroh

Abstract


Perdebatan paling seru menjelang di selenggarakannya hajatan nasional, pemilu 2014,
adalah bagaimana melanjutkan reformasi di bidang politik, khususnya sistem pemilu dan
pemerintahan, yang ditujukan untuk memperkuat stabilitas dan meningkatkan efektifitas
dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Reformulasi penerapan
electoral threshold dalam proses penyederhanaan partai politik di Indonesia pertama
dilakukan dalam Undang-Undang Pemilu 2004. Penyederhanaan parpol dilakukan lewat
Electoral Threshold (ET) sebesar 2%. Kedua Undang-Undang Pemilu 2009 dengan ET 3%.
Partai-partai yang mampu memenuhi angka tersebut ngotot untuk memegang teguh
ketentuan tersebut, sementara bagi partai-partai yang tidak lolos ketentuanET 3% berusaha
sekuat mungkin agar tetap mengikuti pemilu 2009. PBB merupakan salah satu partaiyang
mencoba untuk menghapus ketentuan tersebut agar dapat langsung ikut pemilu 2004. Dan
perjuangan PBB dengan partai-partai kecil lainnya pun berhasil, ET 3% pun terhapus.
Karena ET dihapus maka sebagai gantinya untuk melakukan penyederhanaan parpol diganti
menjadi Parliamentary Threshold (PT) 2,5%. Kini perdebatan mengenai penyederhanaan
partai muncul kembali dalam menyusun undang-undang pemilu 2014, dan perdebatan
ini muncul tak jauh dari apa yang terjadi saat menyusun undang-undang pemilu 2009.
Karena itu wacana yang dominan hanyalah seputar jumlah angka dalam menaikkan
PT, ada yang menghendaki tetap, naik menjadi 3-4 % hingga ke tingkat ekstremis 5%.

Kata kunci :Electoral Threshold; Reformulasi Partai Politik; Pemilu; Parliamentary Threshold.



Abstract:

The most intriguing debates in selenggarakannya celebration ahead of national elections in 2014, is
how to continue the reform in the field of politics, especally electoral sytem and government,
which is intended to strengthen the stability and increase the effectiveness in implementing
government policies. Reformulation of the application of the electoral threshold in the process of
simplification of the political party in Indonesia was first performed in 2004. The Electoral Law
Simplification done thorugh political parties Electoral Threshold (ET) by 2%. Second Act 2009
elections by ET 3%. The parties were able to meet these numbers determined to upload these
provisions, while for parties that do not qualify for the provisions ET 3% do everything possible in
order to stay abreast of the elections of 2009. The United Nations is one of the party who are trying
so delete that provision in order to direct part in the elections 2004 and the UN struggles with other
smaller parties also managed, ET 3% then cleared. Because ET is removed it instead to simplify the
parties changed to Parliamentary Threshold (PT) of 2.5%. Now the debate about simplification of
the party appear back in drafting eletoral law of 2014, and this debate appeared not far from what
happens when drafting the electoral law of 2009. Due to the dominant dicourse is just about the
number of digits in raising PT, no desire remains, rose to 3-4% to the 5% level extremist



Daftar Pustaka

Assiddiqie, Jimly, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer (Group Gramedia),
Jakarta,2009.
Safa'at, Muhammad Ali, Pembubaran Partai Politik., Rajawali Pers, Jakarta,2011
Bangun, Zakaria, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, Penerbit Bina
Media Perintis, Medan, 2007.
Huda, Ni'matul, Lembaga Negara Masa Transisi Meruju Demokrasi. Penerbit UII Press, Yogyakarta,
2007.
Mainwaring, Scott, Presidentialism, Multipartai and Democracy: The Difficult Combination, dalam
Comparative Polical Studies, Vol. 26, 1993.
Rahimi. Haris, Polilik dan Pemerintahan Indonesia, MIPI Pusat,2009.
Muchlis, Edison, Sistem dan Regulasi Pemilihan Presiden langsung 2004, Pemilihan Presiden
langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia,LIPI,2005.
Manan. Bagir, Lembaga Kepresidenan Pengaturan dan Pelaksanaanya, UII Pers bekerjasama dengan
Gama Media, Jogyakarta,1999.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Keywords


Electoral threshold; reformulation of political parties; election; parliamentary threshold

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

Lexlibrum has been indexed by:

 Tools

Grammarly Mendeley Turnitin