PERBANDINGAN KONSEP PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

Luil Maknun, Febrina Hertika Rani

Abstract


Kebiasaan pola penyelesaian sengketa di Indonesia sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan. Setiap ada sengketa, pengadilanlah yang menentukan bagaimana keputusan atau penetapannya. Hal ini memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena semua sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Indonesia menyiapkan Hukum Acara dengan sangat ketat bahkan hukum formil itu dimasukkan ke dalam hukum publik. Di samping itu juga dalam bidang hukum acara Perdata disebutkan hakim atau pengadilan harus bersikap pasif, hanya menunggu keluhan dan tuntutan pihak yang berkepentingan sebab tanpa tuntutan, pengadilan tidak dapat berbuat apapun. Disebutkan pula hakim cukup menemukan kebenaran formal saja. Akan tetapi akhir-akhir ini telah muncul pola penyelesaian, melalui tawar menawar penyelesaian, yang kadang kala telah dirancang sebelum mereka bersengketa, yang disebut mediasi. Cara seperti ini pula dapat mengurangi beban pengadilan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Keywords


Penal Mediation, Criminal, Implementations

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

H, Teguh Rianto S H M, ‘Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN’, 1.2 (2015), 61–112

Magee, Rhonda V., م.سلامة, Rhonda V. Magee, Rachael Crowder, Drew E. Winters, Emily Beerbower, and others, ‘No Titleالاجراءات الجنائية’, ABA Journal, 102.4 (2017), 24–25

Mulyadi, Lilik, ‘Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik’, Yustisia Jurnal Hukum, 2.1 (2013)

Reyner , Program, Mahasiswa, S Fakultas, and Hukum Universitas, ‘ALTERNATIF MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Reyner Dian Adriawan Daeng Tawang A . Latar Belakang Seperangkat Norma Mengenai Apa Yang Benar Dan Salah , Yang Dibuat Dan Diakui Eksistensinya Oleh Pemerintah , Baik Yang Tertuang Dalam’, 1–26

Prihatini Lilik,”Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana”, Pakuan Law Review,Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015

Tri Harnowo,“Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Pelanggaran Pidana KekayaanIntelektual“,https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b63f97258b43/eksistensi-mediasi-penal-dalam-penyelesaian-pelanggaran-pidana-kekayaan-intelektual-oleh triharnowo/ , diakses tanggal 15 November 2019.

Cacuk Sudarsono “Pelaksanaa Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan”, UNNES LAW JOURNAL, Vol.4 Nomor 01, 2015

Eva Achjani Zulfa, Pergeseran paradigma pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011

Mulyadi, Lilik Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan, perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh Korban kejahatan, Mandar Maju, Bandung, 2010

Bagir Manan, “Penelitian Terapan di Bidang Hukum”, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010

Hedar Laudjeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat, (Jakarta: HuMa, 2003)

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2010)

Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530/484, diakses tanggal 15 November 2019, pukul 20.00 wib

Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 266-276.

Mahasiswa Reyner , Program, S Fakultas, and Hukum Universitas, ‘ALTERNATIF MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Reyner Dian Adriawan Daeng Tawang A . Latar Belakang Seperangkat Norma Mengenai Apa Yang Benar Dan Salah , Yang Dibuat Dan Diakui Eksistensinya Oleh Pemerintah , Baik Yang Tertuang Dalam’, 1–26.

Fatahillah, Mediasi Yudisial di Indonesia peluang dan tantangan dalam memajukan sistem peradilan, Mandar Maju, Bandung, 2012,




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

Lexlibrum has been indexed by:

             

Tools: