PERJANJIAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Arief Wisnu Wardhana

Abstract


Abstrak

Kerangka perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia baik yang disampaikan dan diajukan pada ASEAN, IOC ataupun ILO dapat diimplementasikan dalam kerangka bilateral, sehingga perjanjian kerja internasional meliputi pihak Indonesia yang meliputi PPTKIS dan Pemerintah Indonesia, dan pihak di mana tenaga kerja Indonesia bekerja diwakili oleh Pemerintah negara penerimaan untuk memberikan perlindungan hukum. lemahnya perlindungan hukum yang dimuat dalam perjanjian kerja. Karena perjanjian hanya dibuat antara calon tenaga tenaga kerja dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang dibuat tidak berdasarkan standar perjanjian kerja internasional. konstruksi hukum perjanjian kerja acapkali tidak memberikan rasa keadilan khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Adapun permasalahannya sebagai berikut: 1.Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? 2.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder.Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1.Bentuk perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berbentuk perjanjian kerjasama penempatan merupakan dasar utama perjanjian yang harus dilakukan pada setiap ingin melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 UU No. 39 Tahun 2004 mengatur mengenai penempatan baru dapat dilakukan bila Pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah negara tujuan. 2.Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah dimulai dengan perlindungan di dalam negeri yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan dan Advokasi adalah pencegahan dan penindakan terhadap Tenaga Kerja Indonesia non prosedural yang dilakukan melalui sweeping terhadap pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia non prosedural. Perlindungan hukum dan mediasi penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan preventif-antisipatif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PPTKIS, PJTKI



Abstract:

The legal protection framework for Indonesian workers both submitted and proposed to ASEAN, IOC or ILO can be implemented in a bilateral framework, so that international labor agreements include the Indonesian side which includes PPTKIS and the Government of Indonesia, and parties where Indonesian workers work are represented by the Government of the country acceptance to provide legal protection. weak legal protection contained in the work agreement. Because agreements are only made between prospective workers and the Indonesian Manpower Services Company which are made not based on international labor agreement standards. Legal construction of labor agreements often does not provide a sense of justice especially for Indonesian workers who work abroad. The problems are as follows: 1. What is the form of the employment agreement for Indonesian workers who work abroad? 2. What is the legal protection of Indonesian workers working abroad? This type of research used in this study is a normative legal research that prioritizes secondary data. The conclusions of this study are 1. The form of employment agreements for Indonesian workers working abroad in the form of placement cooperation agreements are the main basis of the agreement that must be done on every wish to place Indonesian workers abroad. This is based on Article 27 of Law No. 39 of 2004 regulating the placement can only be done if the Government of Indonesia has made a written agreement with the government of the destination country. 2. Legal protection for Indonesian workers working abroad is started with domestic protection carried out by the Directorate of Protection and Advocacy, which is the prevention and enforcement of Indonesian non-procedural Workers through sweeping of implementing non-procedural Indonesian Workers. Legal protection and mediation of the resolution of problems of Indonesian Workers that have been carried out by the government through preventive-anticipatory measures.

Keywords


Legal Protection, PPTKIS, PJTKI

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Adrian Sutedi,Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Agusmidah, 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia.

Atmasasmita, 1995, Romli., Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT. Fresco.

Anwar, Dewi Fortuna., Human Security: An Intratable Problem in Asia, dalam Muthiah Algappa (ed), Asian Security Order: Instrumental and Normantive Features, Stanford: Stanford University Press, 2003.

Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu, Edisi Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Badrulzaman, Mariam Darus., Kompilasi Hukum Perkatan, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Cheshire, G.C., North, P.M., dan Fawcett, J., Private International Law, Edisi 13, Oxford, Oxford University Press, 2004.

Darwan Prints, 2000. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Dewi Rahayu, Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus,(Yogyakarta: Elmatera Publisher,2011

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,Jakarta:RajaWali Pers,2004

Djumialdji, FX, 2007.Perjanjian Kerja, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara

Direktorat Perlindungan dan Advokasi, Pola Kerjasama Bantuan Tenaga Kerja Luar Negeri, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, 2004.

Perangkat Teknis Pola Kerja Sama Batuan Hukum Tenaga Kerja Luar Negeri, Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2006.

Husni, Lalu, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 2013.

Juwana, Hikmahanto., Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Kansil C.S.T.,Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,2013

Harahap, M. Yahya., Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hardjowahono, Bayu., Dasar-Dasar Hukum Perdata Internsional, Buku Ke Satu, Edisi Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Hartono, Judiantoro.1992.Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers

Manulang, 2005, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan kedua

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013

Roland Paris, “Human Security, A Paradigm or Hot Air”?. International Security, 26 (2), 2001.

Suprapto, R., Hubungan Internasional: sistem dan interaksi perilaku, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Schoenhardt, Andreas., Migrant Smuggling, Illegal Migration and Organized Crime in Autralia and Asia FacificRegion, Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

______________, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.

_____________¸Ilmu Hukum, Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Salam, Moch Faisal., Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Nasional dan Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT. Intermassa, 2003.

Sudaryatmo, 2009, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita

Zainal, Asikin, 2016, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Artikel dan Makalah

Ministry of Labour and Transmigration, Republic of Indonesia, “Protection of Women Migran Workers: Indonesia’s experience” (Makalah disampaikan pada UNIFEM Regional Workshop on Protecting Women Migrant Women in Asia Meeting the Challenges, Jakarta, 9 – 11 Desember 2003)

Surapati, Surya Chandra, “RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagai Upaya DPR dalam Membentuk Sistem Yang Adil dan Manusiawi” (Makalah disampaikan pada Seminar Kontraversi RUU Buruh Migran sebagai Instrumen dalam Upaya Memanusiawikan dan Melindungi Buruh Migran, Jakarta 17 Maret 2003)

Xanthaki, The establishment of foreign companies in France, 17 The Company Lawyer ,1996, at 28,Asas ini sering disebut dengan the doctrine of siege social , Siège social (French, usually translated Head Office) is a concept in international law for determining the nationality of companies

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1976),

Indonesia, Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU No. 39 Tahun 2004, LN No. 133 dan TLN No. 4445.

Website

http://hukum on line.co.id/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html,

diakses 14 Agustus 2019




DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.176

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

Lexlibrum has been indexed by:

             

Tools: