AUDIT HUKUM REGULASI APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PERMOHONAN PASPOR SECARA ONLINE (APAPO) DALAM PELAYANAN PASPOR RI BERBASIS E-GOVERNMENT: STUDI DOGMATIK KEIMIGRASIAN DENGAN PENDEKATAN CRITICAL LEGAL STUDIES

Muhammad Alvi Syahrin

doi:10.46839/lljih.v6i1.144

AUDIT HUKUM REGULASI APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PERMOHONAN PASPOR SECARA ONLINE (APAPO) DALAM PELAYANAN PASPOR RI BERBASIS E-GOVERNMENT: STUDI DOGMATIK KEIMIGRASIAN DENGAN PENDEKATAN CRITICAL LEGAL STUDIES

Muhammad Alvi Syahrin

Abstract

Abstrak:

Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik di bidang keimigrasian semakin tinggi. Kondisi ini memaksa Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor secara Online (APAPO) di Seluruh Indonesia, diharapkan dapat menjadi alternatif terobosan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi tersebut mengalami bermacam kendala. Mulai dari perumusan kebijakan yang tidak sesuai prosedur, hingga aspek materil implementasi yang berpotensi gugatan hukum. Sejak dilaunching pada tanggal 26 Januari 2019, APAPO 2.0 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagaian yang memberikan apresiasi, tapi tidak sedikit yang berkomentar miring terkait aplikasi ini. Jumlah laporan tekait resistensi APAPO 2.0 mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Perbincangan warganet di linimasa Twitter pada topik Ditjen Imigrasi selama Maret 2019 mengalami kenaikan yakni terpantau 171 cuitan. Hal tersebut didominasi retweet warganet terkait peluncuran Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) di Apple App Store. Warganet masih me-mention Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pertanyaan dan keluhan seputar paspor online. Aplikasi antrean paspor online masih menjadi isu teratas yang diperbincangkan warganet dan mengandung sentimen negatif. Kuota yang selalu penuh serta website dan aplikasi yang sering down paling banyak dikeluhkan warganet. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi kebijakan, sehingga kedepannya dapat memprediksi potensi apa saja yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi. Dalam tulisan ini penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif berkenaan dengan konsep teoretis dan audit hukum atas permasalahan yang dimaksud

Abstract:

Community demands for public services in the field of immigration are increasingly high. This condition forced the Directorate General of Immigration to be able to adapt to various changes. With the issuance of the Director General of Immigration Circular Number IMI-UM.01.01-4166 concerning the Implementation of Application for Online Application of Passport Request Queues (APAPO) throughout Indonesia, it is expected to be a breakthrough alternative in meeting the needs of the community. But in its implementation, the application has experienced various obstacles. Starting from the formulation of policies that are not in accordance with the procedure, to the material
aspects of implementation that have the potential for legal action. Since it was launched on January 26, 2019, APAPO 2.0 received various responses from the public. There are some who give appreciation, but not a few who skew comments regarding this application. The number of APAPO 2.0 resistance related reports has increased significantly. Warganet's conversation in the Twitter timeline on the topic of the Directorate General of Immigration during March 2019 has increased, which is monitored by cuitan. This is dominated by warganet retweets related to the launch of the Online Passport Queue Registration Application (APAPO) at the Apple App Store. Warganet still mentions the Directorate General of Immigration regarding questions and complaints about passports online. The online passport queue application is still the top issue discussed by citizens and contains negative sentiments. Quota is always full and the websites and applications that are often down are mostly complained by Warganet. This paper is expected to be an input for leaders to conduct policy evaluations, so that in the future it can predict what potentials can threaten the sustainability of the organization. In this paper the author tries to describe and explain comprehensively with regard to theoretical concepts and legal audits of the problem in question.

Keywords

Audit Hukum; Paspor; APAPO; Keimigrasian

Full Text:

PDF

References

Daftar Pustaka

Agus Prianto, 2006, Menakar Pelayanan Publik, Malang: In-Trans.

Friedman, L. M. (2006). Legal Culture and Social Development. Law & Society Review. https://doi.org/10.2307/3052760.

Friedman, L. M. (2015). Law: Change and Evolution. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86060-2.

Hartono, S. (2017). PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL SEBUAH PEMIKIRAN. Jurnal Hukum & Pembangunan. https://doi.org/10.21143/jhp.vol10.no5.828.

Kelsen, H. (2006). Law, State and Justice in the Pure Theory of Law. The Yale Law Journal. https://doi.org/10.2307/793234.

Kelsen, H. (2007). The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence. Harvard Law Review. https://doi.org/10.2307/1334739.

Kelsen, H. (2018). Pengantar Teori Hukum. Bandung: Nusa Media.

Kelsen, H., Paulson, B. L., & Paulson, S. L. (2012). Introduction to the Problems of Legal Theory. Introduction to the Problems of Legal Theory. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198265658.001.0001.

Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, 2009.

Marzuki, P. M. (2015). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2006). Kesadaran Hukum sebagai Landasan untuk Memperbaiki Sistem Hukum.

Nonet, Philippe, and Philip Selznick. Law & Society in Transition. Law & Society in Transition, 2017.

Soekanto, Soerjono. “WAWANCARA DALAM PENELITIAN HUKUM DI LAPANGAN.” Jurnal Hukum & Pembangunan (2017).

Syahrin, M Alvi. “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara.” In Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta), 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.

https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara.

Syahrin, M Alvi. “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.

Syahrin, M Alvi. “Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan.” Checkpoint. Depok, ID: Politeknik Imigrasi, October 2016. https://www.researchgate.net/publication/330848413_Eksodus_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan.

Syahrin, M Alvi. “Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsri Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian.” In Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme. Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019.

Syahrin, M Alvi. “Hak Asasi Bermigrasi.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.

Syahrin, M Alvi. “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?” Checkpoint. Depok: Akademi Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi.

Syahrin, M Alvi. “Imigran Ilegal Dan HAM Universal.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Universal.

Syahrin, M Alvi. “Indonesia Darurat Imigran Ilegal.” Checkpoint. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330848815_Indonesia_Darurat_Imigran_Ilegal.

Syahrin, M Alvi. “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000.

Syahrin, M Alvi. “Kepastian Hukum Dan Kekuatan Bangsa.” Petak Norma 4, no. 2 (2019): 1–4. https://www.researchgate.net/publication/332539956_Kepastian_Hukum_dan_Kekuatan_Bangsa.

Syahrin, M Alvi. “Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens.” In Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara. Depok: Universitas Pancasila, 2018.

Syahrin, M Alvi. “Konvergensi Hukum, Otoritas, Dan Moralitas.” Petak Norma 4, no. 1 (2019): 1–5. https://www.researchgate.net/publication/332183953_Konvergensi_Hukum_Otoritas_dan_Moralitas.

Syahrin, M Alvi. “Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam.” In Islamigrasi. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019. https://www.researchgate.net/publication/332183555_Memahami_Pencari_Suaka_dan_Pengungsi_dalam_Syariat_Islam.

Syahrin, M Alvi. “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.

Syahrin, M Alvi. “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi.

Syahrin, M Alvi. “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57. http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf.

Syahrin, M Alvi. “Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Surat_Edaran.

Syahrin, M Alvi. Metode Penelitian Keimigrasian. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019. https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.

Syahrin, M Alvi. “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement.

Syahrin, M Alvi. “Pemeriksaan Paspor Palsu Pada Laboratorium Forensik Keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian (Studi Kasus: Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer).” Akademi Imigrasi, 2016. https://www.researchgate.net/publication/330534341_Pemeriksaan_Paspor_Palsu_Pada_Laboratorium_Forensik_Keimigrasian_Direktorat_Intelijen_Keimigrasian_Studi_Kasus_Pemeriksaan_Paspor_Palsu_Kebangsaan_Inggris_Atas_Nama_Abbas_Tauqeer.

Syahrin, M Alvi. “Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.” Fiat Justicia 3, no. 2 (2017): 455–481. http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/penerapan-hukum-deteni-tanpa-kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan-lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah-detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-danko-nizar-zlavic.

Syahrin, M Alvi. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” Majalah Hukum Nasional 1, no. 1 (2018): 97–114. https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39.

Syahrin, M Alvi. “Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.” Seminar Hukum Nasional 4, no. 1 (2018): 25–49. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555.

Syahrin, M Alvi. “Penyadapan Oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330752808_Penyadapan_oleh_Australia_Saatnya_Imigrasi_Bersikap.

Syahrin, M Alvi. “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.

Syahrin, M Alvi. “Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional.

Syahrin, M Alvi. “Pro Dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpres_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing.

Syahrin, M Alvi. “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian.” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian.

Syahrin, M Alvi. “Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian.” Fiat Justicia 4, no. 2 (2018): 155–169. http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/refleksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif-keimigrasian.

Syahrin, M Alvi. “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?” In ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.

Syahrin, M Alvi. “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.” In Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta), 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.

Syahrin, M Alvi. “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” JILS 3 (2018): 175. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512.

Syahrin, M Alvi. “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.” Sriwijaya Law Review 1, no. 2 (2017): 168–178. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7.

Syahrin, M Alvi. “The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law.” In International Conference on Indonesian Legal Studies, 192:94–99, 2018. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icils-18/25903147.

Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia.

Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia.” International Journal of Civil Engineering and Technology 9, no. 5 (2018): 1051–1058. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.

Syahrin, M Alvi, and Irsan. “Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies.” In International Conference on Energy and Mining Law, 59:184–189, 2018. https://www.atlantis-press.com/proceedings/iceml-18/25902923.

Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 150–164. https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia.

Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 49–62. https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.

Syahrin, Muhammad Alvi. “The Law Aspect of Immigration Forensic Laboratory.” AKTA YUDISIA 3, no. 1 (2018): 3.

Yogi Suwarno, 2008, Inovasi di Sektor Publik, STIA-LAN Press: Jakarta.

Yuliani, Sri. 2007. Mewujudkan Birokrasi Y ang Pro-Citizen. Yogyakarta: Jurnal FISIP UNS. Vol. 3 No.1 Th. 2007 diakses melalui http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=jurnal+new+public+serv ice&source=web&cd=18&ved=0CF8QFjAHOAo&url=http%3A%2 F%2Fsriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id%2Ffiles%2F2011%2F08%2FNP S-Artikel- blog2.doc&ei=7tleT46RMoSqrAeUuKWEBg&usg=AFQjCNHdGw slPvW4SyQ6eSPmW3nthwFOhginistrasi.

DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i1.144