Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (Ppjt) Trans Sumatera

Endang Purwaningsih, Derta Rahmanto

Abstract


This research studies the underlying philosophy on public-use-related regulations, particularly the ones related to land acquisition in PPJT (Trans-Sumatra Highway Management Agreement) and to its implementation. This research is restrictedly held in Lampung and Palembang, using literary study and field study with statute, historic, and sociological approaches so that the data is collected from both relevant literature and field sources. Based on the research findings, the underlying philosophy on this matter—in accordance with the 1945 Constitution as is meant in UU No.2 2012—suggests that land acquisition for public use should be aimed at improving the public welfare based on Pancasila and the 1945 Constitution. In attempts to execute the development programs for the people, the government is in need of plots of land whose acquisition must be based on humanity, democracy, and justice. Its implementation must be based on such principles as humanity, justice, benefit, certainty, transparency, agreement, participation, welfare, sustainability, and harmony. The research finds that the land acquisition in this study has been implemented properly and accordingly. The land acquisition is on the voluntary basis and it is decently compensated. The compensation amount refers to the standard compensation amount as is meant in UU No.2 2012 (SPI 2013 series 306: 3.10).


Abstrak:

Penelitian ini mengkaji landasan filosofis aturan ‘kepentingan umum” bagi pembangunan; khususnya dalam pengadaan tanah pada perjanjian/kontrak pengusahaan jalan tol (PPJT) yang dilakukan pada masyarakat terdampak tol Trans Sumatera, dan pelaksanaan pengadaan tanah pada pengusahaan tanah tol Trans Sumatera. Penelitian ini dibatasi di Lampung dan Palembang, menggunakan literary study dan field study dengan statute approach dan historish approach, dan sociologisch approach sehingga data diperoleh baik dari kepustakaan, maupun lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, landasan filosofis kepentingan umum dalam pengadaan tanah tol pada PPJT Trans Sumatera sesuai dengan UUD 1945 dan dituangkan dalam UU no.2 tahun 2012 adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil; dilaskanakan berdasarkan asas: kemanusiaan; keadilan; kemanfaatan; kepastian; keterbukaan; kesepakatan; keikutsertaan; kesejahteraan; keberlanjutan; dan keselarasan. Pelaksanaan pengadaan tanah pada lokasi penelitian telah sesuai dengan rencana dan melalui tahapan yang semestinya, dengan PPJT standar/ baku. Pengadan tanah dilakukan secara sukerela dan nilai ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Nilai ganti kerugian diartikan sama dengan Nilai Penggantian Wajar Tanah dan Tegakan sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 2 tahun 2012 (SPI 2013 seri 306: 3.10).

Kata kunci: pengadaan tanah, kepentingan umum, perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Trans Sumatera



Daftar Pustaka

Harsono, Boedi. 1999. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I, Jakarta: Djambatan
HB X, Sri Sultan.2002. Reformasi Agraria Perspektif Otonomi Daerah dalam NKRI. Bandung: Mandar Maju.
Hatta, Mohammad Haji, 2005, Hukum Tanah Nasional dalam Prespektif Negara Kesatuan, Yogyakarta:Media Abadi
Hermit, Herman, 2004, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung: Mandar Maju
Kalo, Syafrudin, 2004. Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk KepentinganUmum, Makalah - Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
Koeswahyono, Imam. 2008, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, Makalah. Jurnal Konstitusi Vol.1, Mahkamah Konstitusi RI
Mahendra, A. A. Oka, 2007, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan, Cet.I Jakarta: Sinar Harapan.
Muliadi, 2011.Politik Hukum Kenotariatan. Handbook. Universitas Jayabaya
Soemardjono, Maria SW. 2005. Kebijakan Pertanahan Natara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas cet.3 ed.Revisi
Sitorus, Oloan. Dkk.2004. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum cetakan I.Mitra Kebijakan Tanah
Soimin, Soedharyo. 2005. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Ed.ketiga Jakarta: Sinar Grafika
Sutedi, Adrian. 2007. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika
…………..2008, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Jakarta:Sinar Grafika

Peraturan Perundangan
Undang-Undang Dasar RI tahun 1945
Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undnag-Undang nomor2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 jo. Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Kepmenhut Nomor 292/ Kpts-II/ 1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

website
Iwan Nurdin dalam RUU Pertanahan: Revitalisasi, Revisi atau Mengganti UUPA 1960? Suara Pembaruan Agraria, online.
Radar Sukabumi, Juli, Jalan Tol Seksi I dibangun, Bisnis Sukabumi, online Suara Karya online
http://www.rmol.co/read/2015/07/01/208452/Pemerintah-Kebut-Pengerjaan-1.000-Km-Jalan-Tol

Keywords


land acquisition, public use, PPJT (Trans-Sumatra Highway Management Agreement)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum  E-ISSN: 2621-9867P-ISSN: 2407-3849 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

Lexlibrum has been indexed by:

 Tools

Grammarly Mendeley Turnitin